Zulhas: Insyaallah Tahun Depan Indonesia Tidak Impor Beras
Jateng, PaFI Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada kemungkinan Indonesia tidak meng-impor beras tahun depan.
Zulhas mengatakan hitung-hitungan cadangan beras sudah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto hari ini. Dia berkata stok yang ada kemungkinan bisa memenuhi kebutuhan tahun depan.
“Syukur-syukur Pak Mentan ini kerja keras luar biasa, syukur-syukur insyaallah tahun depan enggak ada impor, tapi kalau impor pun sedikit,” kata Zulhas pada jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).
Zulhas mengatakan produksi beras tahun depan diperkirakan mencapai 32 juta ton. Selain itu, ada cadangan beras dari tahun 2024 sekitar 8 juta ton.
Jumlah itu terdiri dari stok beras di Bulog sekitar 1,9 juta ton dan di masyarakat 6 juta ton. Zulhas optimistis urusan pangan Indonesia aman tahun depan.
“Mudah-mudahan impornya tahun depan, tahun depan mudah-mudahan tidak akan sebanyak tahun 2024,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras Januari-Oktober 2024 mencapai 3,48 juta ton. Anggaran yang telah digelontorkan untuk impor beras sekitar US$2,1 miliar. Dengan asumsi kurs Rp15.872 per dolar AS, berarti Pemerintah Indonesia merogoh Rp33,3 triliun.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan swasembada pangan pada empat tahun pemerintahannya. Target itu dipercepat oleh Prabowo menjadi tiga tahun melalui pidato di KTT G20.
“Beras kita akhir Desember nanti ini akan dicatat sebagai stok tertinggi 5 tahun terakhir. Jadi kita punya stok 8 juta lebih. Oleh karena itu tahun 2025 insyaallah mudah-mudahan (tidak impor),” kata Zulhas.
“Syukur-syukur Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) ini kerja keras luar biasa, syukur-syukur insya allah tahun depan enggak ada impor, tapi kalau impor pun sedikit,” ujar dia.
Zulhas menuturkan, rapat pada Selasa ini juga membahas masalah distribusi pupuk.
Menurut rencana, pemerintah akan memangkas distribusi pupuk menjadi lebih pendek yang diatur melalui peraturan presiden (Perpres).
“(Dari) Kementan langsung ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer, atau distribusi sehingga rantai distribusi pupuk menjadi sangat pendek,” ujar Zulhas.
